Pembinaan Manajemen Masjid dan Pengukuhan BKM se-Jawa Timur: Menjaga Keutuhan Aset dan Netralitas Politik Identitas

  • Bagikan
Kepala Kemenag Bondowoso Moh. Ali Masyhur mneghadiri kegiatan “Pembinaan Manajemen Masjid dan Pengukuhan BKM se- Jawa Timur” di Surabaya. (Foto: Dani)

Kab.Bondowoso (Humas)-Dalam upaya untuk meningkatkan pembinaan manajemen masjid serta mengukuhkan Badan Kesejahteraan Masjid se-Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan arahan tegas kepada kepala kantor Kemenag kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk mendata aset-aset yang selama ini dimiliki oleh masjid-masjid guna memastikan keberlangsungan dan keamanannya.

Menurut Kakanwil, langkah ini diambil sebagai amanah yang harus diemban bersama demi menjaga harta benda yang merupakan kepemilikan umat. “Aset-aset yang telah dimiliki oleh masjid harus kita selamatkan. Apapun yang telah diambil oleh pihak yang tidak berhak, kita akan berupaya untuk mengembalikannya. Kita akan berdiri menghadang dan melawan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan umat,” tegas Kakanwil.

Rencana ini melibatkan kerjasama antara kepala kantor kabupaten dan kota di Jawa Timur, serta kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Tugas utama mereka adalah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap aset-aset yang dimiliki oleh masjid di wilayah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat menjaga integritas aset-aset umat dan mencegah tindakan yang dapat merugikan keberlangsungan masjid.

Selain itu, dalam konteks pembinaan masjid, Kakanwil juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas politik identitas dalam pengelolaan masjid. Ia menegaskan bahwa masjid harus tetap steril dari campur tangan politik identitas guna memastikan tempat ibadah ini tetap menjadi tempat yang bersatu dan melayani umat secara adil.

Kakanwil menyampaikan, “Kami mengingatkan bahwa masjid adalah tempat ibadah yang melayani umat dari berbagai latar belakang dan identitas. Oleh karena itu, masjid tidak boleh digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik identitas tertentu.”

Badan Kesejahteraan Masjid juga akan menjadi fokus dalam periode 2023 hingga 2027. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk mengukuhkan badan ini sehingga dapat lebih efektif dalam memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat sekitar masjid.

Dengan adanya arahan yang tegas ini, Kepala Kemenag kabupaten Bondowoso Moh. Ali Masyhur yang juga dalam kegiatan ini berharap pembinaan manajemen masjid dan pengukuhan Badan Kesejahteraan Masjid se-Jawa Timur akan menghasilkan dampak positif yang signifikan. Kita akan menyaksikan langkah-langkah konkret dalam menjaga aset-aset umat dan menjadikan masjid sebagai tempat yang bebas dari politik identitas.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *